KPA.BALIPROV.GO.ID.“Selamat Datang Rombongan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di Provinsi Bali. Untuk Penanggulangan AIDS di Bali, Tim KPA terus berupaya melaksanakan Penanggulangan AIDS secara Komprehensif. Kita melaksanakan Program Penanggulangan AIDS secara terkoordinasi, dengan melibatkan banyak lembaga. Mulai dari Generasi Muda dengan membentuk KSPAN (Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba), juga dengan membentuk KDPA di tiap Desa, serta mengaktifkan Kelompok Jurnalis Pedulia AIDS (KJPA),“kata Ketua Harian KPA Provinsi Bali yang juga Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra, SH MH didampingi Tim KPA dan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, saat menerima kunjungan 10 orang rombongan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Utara, Datuk Iqro Ramadhan di Ruang Rapat Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Rabu 18 September 2024 pukul 10.00 Wita – selesai.
Lebih lanjut I Dewa Gede Mahendra Putra didampingi Kepala Sekretariat KPA Provinsi Bali, AA Ngurah Patria Nugraha, S,Sos, M.A.P menuturkan Pemerintah Provinsi Bali telah berupaya dengan maksimal melaksanakan Program Penanggulangan AIDS melibatkan semua pihak. Selain itu anggaran yang digunakan bersumber pada Hibah APBD.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Utara Datuk Iqro Ramadhan menyampaikan bahwa di wilayah Kalimantan Utara terdapat 2 wilayah Malaysia yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara yaitu Serawak dan Sabah. Sehingga ini merupakan wilayah harus kita maintenance terutama terkait program penanggulangan AIDSnya.
“Dan Bali kami amati sangat maju. Tentu ada dampak positif dan negatifnya. Terutama bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Penanggulangan AIDs secara berkelanjutan,”katanya.
Datuk Iqro Ramadhan juga menyampaikan bahwa di Kalimantan Utara banyak pertambangan yaitu Emas dan lain-lain. Lokasi ini sangat memungkinkan banyak berkembangnya HIV AIDS. Selain itu, Penduduk Jumlah Penduduk Kalimantan Utara juga cukup Tinggi, Melihat apa yang dilakukan di Bali, Datuk Iqro Ramadhan juga akan melibatkan semua Komunitas dalam Penanggulangan AIDS.
Datuk Iqro Ramadhan juga menuturkan bahwa banyak anggota masyarakat kurang paham terkait HIV dan AIDS. Baik penularan maupun pengobatannya. Sehingga mereka yg terinfeksi HIV merasa diasingkan. Untuk data kita juga harus memaksimalkan fungsi layanan. Tidak mungkin di nolkan
Datuk Iqro Ramadhan juga mengungkapkan, di Kalimantan Utara masih ada kendala terkait transportasi. Sehingga sosialisasi terkendala. Ada 4 wilayah hanya bisa dikunjungi lewat jalur udara. Ada juga lewat sungai yaitu Jalalundis dan Pulungan.
“Kami berupaya untuk memaksimalkan penanggulangan AIDS. Kaltara jadi jalur persimpangan atau singgah pekerja yabg dikirim dari Malaysia. Mereka datang dari luar kaltara spt Sulawesi. Narkoba juga tinggi, karena selalu dilewati dari Malaysia, Kaltara baru ke wilayah asal mereka di Jawa serta wilayah lainnya. Kasus Narkoba cukup tinggi. Dan kita cukup memerlukan waktu untuk melakukan pencegahan,”katanya.
Dari paparan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kalimantan Utara tersebut, I Dewa Gede Mahendra menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus mempunyai strategi khusus untuk melaksanakan Program Penanggulangan AIDS di wilayahnya.
Pada Pertengahan acara, Pengelola Program PMTS KPA Provinsi Bali Drs Yahya Anshori,M.Si menyampaikan beberapa konsep yang dilaksanakan KPA Provinsi Bali. Diantaranya adalah di KPA Provinsi Bali terdapat PERDA No 3 Tahun 2006 yang mengatur tentang Program Penanggulangan AIDS di Bali dengan mengefektifkan Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) yaitu Layanan HR, IMS, VCT, CST, Menghilangkan Diskriminasi, SUFA dan Peningkatan kualitas hidup Orang dengan HIV.
Secara Kelembagaan juga mengefektifkan Komitmen Pemda setempat, Dukungan APBD dan Kolaborasi stakeholders. Juga mengefektifkan Pencegahan melalui pembuatan dan penyebaran KIE (KSPAN), (KDPA), HR (LJSS), (METADONE), Program PMTS (kondom, IMS) dan memfasilitasi Penjangkauan-Rujukan. Dan banyak lagi yang dilakukan KPA Provinsi Bali di lapangan.
Kemudian menyusun Rencana Aksi Daerah setiap 5 Tahun sekali. Dimana dalam penyusunan RAD tersebut melibatkan banyak pihak. “Saat ini Bali memiliki RAD 2024 – 2029.
Tujuan umum pembuatan RAD adalah untuk mendokumentasikan garis-garis besar penanggulangan dan pencegahan HIV-AIDS Provinsi Bali, pedoman bagi semua pihak baik institusi pemerintah terkait, dunia usaha, LSM dan komponen peduli AIDS lainnya dalam penyusunan program kerja penanggulangan AIDS di Bali.
Sedangkan tujuan Khusus Penyusunan RAD Mengefektifkan upaya pencegahan sehingga dicapai zero penularan, meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan secara kompfehensif, terutama layanan ARV sehingga dicapai 95% odhiv patuh minum ARV dan meningkarkan kualitas hidup odhiv yang ditandai dengan 95% odhiv tersupresi. Peran KPA sebenarnya adalah Koordinasi, Fasilitasi,Inisiasi dan advokasi
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Usman SKM M.Kes menyampaikan hasil kinerja KPA Provinsi Bali sangat solid. Sedangkan di Kalimantan Utara masih berjalan sendiri – sendiri. Kadiskes Kalimantan Utara ini tertarik dengan keberadaan Perda No 3 Tahun 2006 milik Pemerintah Provinsi Bali. Di Kalimantan Utara saat ini terdapat 1500 kasus. Triwulan 1 50 kasus. Dengan penduduk 700.000 cukup tinggi. Kendala tidak terbuka populasi kunci. Menarik upaya menekan stigma di masyarakat. Angka kesembuhan terkait ART di Bali meningkat. KPA kami akan banyak belajar. Penganggaran sangatvterbatas. 5 kab kota. Dengan jarak tempuh terbatas di beberapa wilayah.
Pengelola Program KPA Provinsi Kalimantan Utara Yani PP HIV menanyakan terkait fasilitasi kader dan siswa terkait HIV. Di Kalimantan Utara 9 % terinfeksi di Siswa. Apakah ada screening atau siswa? Dan Kasus HIV AIDS di Kalimantan Utara cukup tinggi. Dan inilah perlunya Kader.
Pertanyaan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dan Pengelola Program KPA Kalimantan Utara dijawab Yahya Anshori dengan tegas, bahwa untuk mengantisipasi belum tuntasnya Stigma di masyarakat, maka masyarakat diberikan edukasi melibatkan Puskesmas dan LSM setempat, akhirnya masalah tersebut bisa diatasi
Terkait beberapa masalah krusial seperti pengobatan ARV dan dampaknya, juga yang lainnya, Pengelola Program Monitoring dan Evaluasi KPA Provinsi Bali, Dian Pebriana, SKM mengatakan, Pengobatan ARV dilaksanakan dengan dukungan layanan serta pendampingan dari LSM Mitra KPA. Dan HIV AIDS disamakan dengan penyakit kronis lainnya, seperti Diabetes, Hipertensi dan sebagainya..
Di Bali, KPA Provinsi Bali banyak didukung LSM dalam menjalankan Program Penanggulangan AIDS. Khusus untuk menghilangkan stigma, langkah yang diambil KPA Provinsi Bali adalah membuat video direkam dan itu disosilaisasikan ke desa-desa. . Juga buat buku nyiramang layon diinisiasi KPA bersama MUDP. Selain itu juga KPA berupaya melaksanakan advokasi agar Penganggaran di Desa untuk membuat Kader Desa Peduli AIDS.
Yang terpenting adalah membuat kesepakatan bersama Tokoh Masyarakat buat edaran untuk membangkitkan KDPA dan masuk melalui Desa masing-masing.
Terkait program yang jalan sendiri, dikoordinasikan dengan layanan agar tidak jalan sendiri-sendiri berkumpul setiap bulan mengadakan pertemuan koordinasi.
Sementara itu Kepala Seksi P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali I Nyoman Sudiyasa, SKM didampingi Deviani menyampaikan ternyata HIV pertama kali ditemukan di Bali Tahun 1987.
“Kami meyakini kita tidak bisa kerja sendiri. Sehingga sekitar tahun 1990-an ada komitmen Tripartit. 1. PKBI beserta LSM. Tugasnya penjangkauan. 2. Komisi Penanggulangan AIDS. Tugas mengedukasi dan mau Tes. Bagaimana mereka maubdatang ke layanan tes. 3. Dinas Kesehatan menyiapkan layanan lengkap. Dihilangkan tidak mungkin dihilangkan. Kalau ditekan bisa.Stigma harus dibicarakan. Harus ada yg berani bicara. Kita harus dekati Tokohnya. Kalo kita di Bali, MUDP dan Majelis Madya. Seniman kita juga kita libatkan. Berikan dasar-dasar HIV disampaikan ke Seniman.ke Dinas Pendidikan, Kita sampaikan data Kasus HIV ke Dnas Pendidikan dan koordinasikan dengan Disdik dan Sekolah. Awalnya kita bentuk KSPAN dan anak didiknya kita latih. Kemudian dievaluasi lagi dengan membentuk Guru Pembina KSPAN. Di Dinas Kesehatan ada semester meeting. Kita undang semua pegiat HIV di Bali. Orang Dengan HIV terus diadakan pemeriksaan rutin. Tiap Orang Dengan HIV ada pendampingnya,”katanya.***TIM
